1
1
1
2
3
4
5
Di antara hamparan sawah dan rangkaian bukit di Kedu Plain, berdiri megah sebuah karya agung yang tak lekang oleh waktu: Candi Borobudur. Dibangun oleh Wangsa Syailendra pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, candi ini bukan sekadar tumpukan batu, melainkan bukti nyata dari sebuah “perkawinan” yang luar biasa indah.
Sejarah mencatat, berdirinya Borobudur tak lepas dari penyatuan dua kekuatan besar: Rakai Pikatan dari wangsa Hindu Sanjaya dan Pramodhawardhani dari wangsa Buddha Syailendra. Uniknya, penyatuan ini bukanlah hasil penaklukan di mana satu pihak merasa menang dan yang lain merasa kalah atau ditaklukkan. Justru, ini adalah pertemuan dua hati, dua keyakinan, dan dua budaya yang saling melengkapi dalam harmoni sempurna. Dari sinilah lahir sebuah peradaban yang toleran, inklusif, dan agung.
Namun, jika kita menengok ke masa kini, muncul sebuah pertanyaan besar yang menarik untuk direnungkan. Bagaimana bisa sebuah tanah yang melahirkan Raja-raja besar, arsitek jenius, dan tokoh-tokoh pencipta harmoni dunia seperti Gunadharma dan para pendiri kerajaan itu, hingga tahun 2026 ini, secara administratif di wilayah Kecamatan Borobudur, belum pernah melahirkan tokoh politik level tinggi? Belum pernah ada yang menjabat Bupati, apalagi Gubernur, Menteri, atau Presiden yang berasal langsung dari wilayah ini.
Apa gerangan penyebabnya?
Mungkin jawabannya terletak pada bagaimana nenek moyang kita memandang “kekuasaan”. Zaman dulu, para pemimpin tidak membuang energi hanya untuk popularitas sesaat atau jabatan yang sementara. Mereka mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, dan sumber daya untuk membangun sesuatu yang abadi. Mereka membangun “surga di dunia” yang bisa dinikmati oleh ribuan generasi.
Standar kehebatan di tanah Borobudur sudah ditetapkan begitu tinggi oleh sejarah. Batu-batu candi itu adalah “tokoh” sesungguhnya yang berdiri tegak. Kehadiran monumen raksasa ini seolah menjadi payung besar yang menaungi masyarakatnya, membuat sosok individu manusia terasa kecil dan jabatan politik terasa sementara di hadapan keabadian sejarah.
Arsitektur Borobudur yang berundak-undak melingkar mengajarkan filosofi kerendahan hati. Ia tidak menjulang runcing untuk menonjolkan ego, melainkan berliku menuju puncak yang melambangkan perjalanan batin. Karakter inilah yang mungkin tertanam dalam jiwa masyarakatnya hingga kini.
Orang-orang di sekitar Borobudur dikenal memiliki jiwa yang adhem, tenang, dan menjunjung tinggi kerukunan. Mereka lebih nyaman hidup dalam damai dan menjaga warisan leluhur daripada terjebak dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan politik yang seringkali memecah belah. Tanah ini lahir dari harmoni, maka tugas utamanya pun adalah menjaga harmoni itu sendiri, bukan menjadi ajang kompetisi.
Secara alamiah, Borobudur diposisikan sebagai tempat suci, tempat peristirahatan jiwa, dan pusat spiritual, bukan pusat militer atau pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa pusat-pusat kekuasaan politik sering kali berpindah-pindah, namun Borobudur tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu peradaban.
Maka, wajar jika tanah ini tidak banyak melahirkan politisi handal. Karena “Raja” yang memimpin di sana bukanlah manusia yang memakai mahkota dan memiliki jabatan, melainkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang sudah tertanam ribuan tahun lamanya.
Borobudur mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam: Bahwa menjadi besar tidak harus selalu dengan memegang tampuk kekuasaan politik. Zaman dulu mereka melahirkan Tokoh Peradaban, bukan sekadar tokoh jabatan.
Mungkin memang sudah takdirnya, wilayah ini tidak perlu mengirimkan anaknya menjadi pejabat tinggi, karena kehadiran Candi Borobudur sendiri sudah menjadi “Pemimpin” dan kebanggaan terbesar bagi bangsa ini. Selama candi ini masih berdiri, selama harmoni Hindu-Buddha itu masih terasa di setiap sudutnya, maka Borobudur telah memberikan kontribusi terbesar bagi dunia.