Ketika Kritik Dianggap Perlawanan

Oleh Sucoro Setrodiharjo

Di sekitar Candi Borobudur, kehidupan tidak hanya berjalan dalam bayang-bayang sejarah, tetapi juga dalam tekanan kebijakan yang terus berubah. Di satu sisi, Borobudur diagungkan sebagai warisan dunia, simbol peradaban besar, dan aset wisata yang mendatangkan devisa. Namun di sisi lain, masyarakat yang hidup di sekitarnya justru kerap berada dalam posisi yang serba terbatas.

Kebijakan hadir dengan bahasa yang meyakinkan: penataan kawasan, peningkatan kualitas destinasi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi realitas di lapangan sering menunjukkan hal yang berbeda. Ruang hidup menyempit, akses ekonomi tidak merata, dan keterlibatan masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas.

Di titik inilah kebijakan mulai terasa semu ia ada, tetapi tidak sepenuhnya dirasakan. Ia berbicara tentang masyarakat, tetapi tidak selalu bersama masyarakat.

Masyarakat pun tidak tinggal diam. Mereka belajar membaca keadaan sinau maca kahanan. Mereka mengamati, merasakan, dan menyimpulkan dari pengalaman sehari-hari. Ketika janji tidak sejalan dengan kenyataan, lahirlah pertanyaan. Ketika ruang semakin sempit, muncul kegelisahan.

Namun yang menjadi persoalan, kritik atas kondisi ini sering kali tidak diterima sebagai bagian dari proses perbaikan. Kritik justru diposisikan sebagai gangguan. Bahkan tidak jarang dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan atau otoritas.

Ini adalah persoalan serius.

Karena kritik sejatinya adalah tanda bahwa masyarakat masih peduli. Kritik adalah bentuk partisipasi yang paling jujur. Ia bukan sekadar penolakan, tetapi upaya untuk menjaga agar arah kebijakan tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Ketika kritik dibungkam—baik secara halus maupun terbuka yang terjadi bukanlah stabilitas, melainkan semu ketenangan. Tidak ada suara bukan berarti tidak ada masalah. Ia hanya berpindah menjadi bisik-bisik, menjadi keluhan yang tersembunyi, atau bahkan menjadi apatisme.

Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara masyarakat dan kebijakan menjadi timpang. Kebijakan berjalan dari atas ke bawah tanpa cukup ruang untuk umpan balik. Sementara masyarakat dipaksa beradaptasi tanpa benar-benar dilibatkan.

Lebih jauh lagi, ada kecenderungan bahwa pembangunan di sekitar kawasan strategis seperti Borobudur lebih berorientasi pada citra daripada substansi. Yang ditata adalah tampilan, yang diperkuat adalah narasi besar, sementara persoalan mendasar masyarakat sering tertunda penyelesaiannya.

Ironinya, masyarakat justru belajar dari situasi ini. Mereka belajar bahwa tidak semua yang dikatakan sebagai “demi kepentingan bersama” benar-benar mencakup mereka. Mereka belajar bahwa suara harus disampaikan dengan cara-cara yang lebih hati-hati. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka belajar untuk diam—bukan karena setuju, tetapi karena merasa tidak memiliki ruang.

Namun di balik itu semua, kesadaran tetap tumbuh.

Di warung-warung kecil, di pertemuan informal, di ruang-ruang yang tidak tersentuh formalitas, percakapan tetap hidup. Dari situlah lahir pemahaman kolektif. Bahwa kebijakan yang sehat seharusnya tidak alergi terhadap kritik. Bahwa pembangunan yang adil harus melibatkan mereka yang terdampak, bukan sekadar mencantumkan mereka dalam dokumen.

Belajar di bawah kebijakan yang semu pada akhirnya menjadi proses yang tidak sederhana. Ia bukan hanya tentang memahami keadaan, tetapi juga tentang menjaga kewarasan di tengah ketidaksesuaian. Tentang tetap berpikir kritis ketika narasi besar terus digaungkan. Dan tentang tetap merawat keberanian, meskipun risiko untuk bersuara selalu ada.

Karena jika kritik terus dianggap sebagai perlawanan, maka yang hilang bukan hanya suara masyarakat, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki arah.

Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah kebijakan yang tampak kuat di luar, tetapi rapuh di dalam.