11
Borobudur tidak hanya sebagai warisan dunia, tetapi juga sebagai ruang publik yang seharusnya hidup, terbuka, dan memberi tempat bagi suara masyarakat di sekitarnya.
Ngobrol ringan yang dilakukan pada Rabu 25 Maret 2026 dengan salah satu perwakilan masyarakat kawasan Borobudur menghadirkan kegelisahan yang tidak sederhana. Di tengah geliat pengelolaan kawasan yang semakin kompleks, muncul dorongan kuat agar narasi besar tentang Borobudur tidak berjalan tunggal, melainkan memberi ruang pada identitas lokal yang selama ini dirasa belum cukup mengemuka.
Dalam pandangan tersebut, Borobudur dipahami sebagai ruang yang kaya tafsir. Ia tidak semata dilihat dari satu sudut pandang keagamaan, tetapi juga sebagai hasil kebudayaan masyarakat Jawa yang hidup dan terus berkembang. Karena itu, muncul kebutuhan akan “counter narasi” terhadap penguatan citra tertentu yang dianggap terlalu dominan. Bukan dalam arti menolak, melainkan memberikan kesan keselarasan bahwa Borobudur adalah pesan damai yang seharusnya tidak ternodai oleh tarik-menarik kepentingan identitas.
“Masyarakat tidak menolak Buddha,” demikian salah satu penegasan yang muncul, “tetapi Borobudur juga tetap memberikan kesan Jawa, berdiri di tanah Jawa.” Pernyataan ini menegaskan adanya harapan agar identitas lokal tidak tenggelam dalam arus besar branding global. Selama ini, menurutnya, wajah “Borobudur sebagai Jawa” belum sepenuhnya tampil dalam ruang publik.
Di sisi lain, praktik kegiatan ziarah atau pilgrim juga menjadi sorotan. Secara prinsip, aktivitas tersebut diakui sebagai bagian dari pemanfaatan kawasan cagar budaya, sebagaimana diatur dalam regulasi. Namun dalam praktiknya, masyarakat merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan maupun manfaatnya. Diskursus tentang pilgrim lebih banyak berlangsung di tingkat pusat, sementara warga di sekitar kawasan justru merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk ikut berpartisipasi, bahkan untuk sekadar merasa “handarbeni” atau memiliki.
Persoalan akses juga menjadi perhatian. Masyarakat mengaku masih mengalami keterbatasan untuk terhubung langsung dengan kawasan inti candi. Padahal, tujuan awal pengelolaan kawasan melalui konsep taman wisata sejatinya adalah pelestarian. Namun dalam kenyataan yang dirasakan sebagian warga, justru muncul kekhawatiran bahwa kebijakan yang ada berpotensi menjauhkan masyarakat dari ruang yang secara historis dan kultural begitu dekat dengan kehidupan mereka.
Kebijakan pembatasan jumlah pengunjung (carrying capacity) juga ikut disorot. Dengan angka kuota sekitar 4.160 pengunjung per hari pada tahun 2025, terdapat perbedaan pandangan di lapangan. Sebagian pihak menilai jumlah tersebut belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi lokal, terlebih ketika kunjungan pada momen tertentu seperti Lebaran justru mengalami penurunan. Di sisi lain, ada dorongan agar angka tersebut dievaluasi secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian dan kesejahteraan masyarakat.
Data kunjungan harian pun menunjukkan fluktuasi. Dalam catatan yang disampaikan, pada hari tertentu seperti Senin, jumlah pengunjung yang naik ke candi mencapai sekitar 3.600 orang, sementara pada hari lain seperti Rabu hanya sekitar 1.850 orang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika kunjungan tidak selalu stabil, sementara beban pengelolaan tetap berjalan.
Selain itu, banyaknya regulasi dan prosedur yang harus dilalui wisatawan dinilai turut memengaruhi minat kunjungan. Hal ini berdampak pada pelaku usaha, termasuk pedagang dan penyedia jasa wisata yang menggantungkan hidupnya pada arus wisatawan. Bahkan di kawasan sekitar seperti Mendut, yang juga memiliki nilai historis penting, aktivitas ekonomi ikut terdampak, terlebih dengan adanya pembatasan waktu kunjungan dan kondisi renovasi.
Dalam konteks yang lebih luas, muncul gagasan untuk membangun ekosistem pariwisata berbasis budaya yang lebih terintegrasi. Borobudur tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan titik-titik lain seperti Mendut hingga Ketep Pass. Dengan pola perjalanan (travel pattern) yang tepat, potensi kawasan diyakini dapat lebih hidup dan memberi manfaat yang merata.
Lebih jauh lagi, penguatan budaya tak benda (intangible heritage) menjadi salah satu kunci. Masyarakat di sekitar, yang tersebar di puluhan desa, memiliki kekayaan tradisi yang masih hidup hingga hari ini. Jika diangkat dan diintegrasikan dalam narasi besar Borobudur, budaya tersebut tidak hanya akan lestari, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Pariwisata berbasis budaya, termasuk aktivitas malam hari yang mendorong long stay, dinilai mampu menghidupkan kawasan tanpa harus selalu bergantung pada kunjungan ke struktur candi semata.
Namun demikian, semua itu membutuhkan satu hal mendasar: keselarasan narasi. Saat ini, menurut pandangan yang berkembang, justru terjadi semacam anomaly upaya membangun kesadaran tentang Borobudur yang seharusnya menyatukan, tetapi dalam praktiknya berpotensi menimbulkan jarak dan perbedaan persepsi.
Karena itu, diperlukan peran bersama dari berbagai pihak mulai dari dinas pariwisata, pengelola kawasan, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan arah yang lebih inklusif. Siapa yang menjadi “leader” dalam menyusun pola perjalanan wisata, bagaimana potensi lokal dihubungkan, serta bagaimana narasi besar Borobudur dibangun sebagai ekosistem yang hidup semua menjadi pertanyaan yang masih terus mencari jawaban.
Di tengah semua dinamika tersebut, satu hal yang tak bisa diabaikan adalah realitas daya beli masyarakat yang juga mengalami penurunan. Ini menjadi pengingat bahwa pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih luas.
Pada akhirnya, Borobudur bukan hanya tentang masa lalu yang agung, tetapi juga tentang masa kini yang sedang mencari bentuk. Dan di sanalah suara masyarakat menjadi penting sebagai penyeimbang, sekaligus penunjuk arah agar warisan besar ini tetap hidup, tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan mereka yang tinggal di sekitarnya.
