Mengembalikan Ruh Borobudur Dari Charity Menuju Kemitraan

Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan Borobudur selama beberapa dekade terakhir adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sering bersifat parsial. Banyak program bantuan, pelatihan, maupun dukungan ekonomi telah diluncurkan untuk masyarakat sekitar.

Namun berbagai upaya tersebut sering kali belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Banyak program pemberdayaan berjalan dalam skala kecil, sementara kebijakan pengelolaan kawasan berskala besar sering kali berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika kebijakan besar mengubah arus wisata atau menata ulang kawasan perdagangan, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada manfaat program bantuan yang diberikan.

Akibatnya muncul ketidakseimbangan antara skala kebijakan dan skala pemberdayaan.

Pendekatan seperti ini sering disebut sebagai charity-based development—model pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai penerima bantuan, bukan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan mendasar. Selain berpotensi menciptakan ketergantungan, ia juga dapat mengikis rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan.

Padahal, keberhasilan pengelolaan warisan budaya tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Karena itu, diperlukan perubahan pendekatan menuju model yang lebih partisipatif, yaitu policy-based partnership atau kemitraan berbasis kebijakan.

Dalam model ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Suara masyarakat menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan kawasan.

Pendekatan ini juga menuntut transparansi yang lebih besar serta ruang dialog yang terbuka antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal dalam proses kebijakan, mereka tidak lagi melihat aturan sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar. Sebaliknya, kebijakan tersebut dipandang sebagai hasil kesepakatan bersama yang perlu dijaga dan dilaksanakan secara kolektif.

Inilah fondasi penting untuk memulihkan kembali modal sosial yang sempat terkoyak.

Borobudur dibangun oleh peradaban yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerja kolektif, dan visi spiritual yang mendalam. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi inspirasi bagi pengelolaan Borobudur di masa kini.

Mengembalikan ruh Borobudur bukan hanya soal menjaga batu-batunya tetap utuh. Yang jauh lebih penting adalah menjaga hubungan harmonis antara manusia, budaya, dan alam yang menjadi inti dari filosofi Borobudur itu sendiri.